DSSD

Data Statistik Sektoral Daerah

Kamis, 03 September 2026, Jam 03:10:14 WIB Aplikasi E-Walidata KEMENDAGRI

Bidang

Bidang Lingkungan Hidup, 250 data

No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
1. 2.11.000001 Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1 Laporan 0 0 0 0 0 0
2. 2.11.000004 Data Capaian IKLH Per tahun Poin 67 64 63 65 70 70
3. 2.11.000005 Data contoh uji Data 85 91 65 100 91 125
4. 2.11.000006 Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD Laporan 0 1 0 1 2 0
5. 2.11.000007 Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS Laporan 0 0 0 1 3 1
6. 2.11.000009 Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD Laporan 0 0 0 0 2 1
7. 2.11.000010 Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP Laporan 2 2 2 1 3 3
8. 2.11.000011 Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP Laporan 2 2 2 1 3 3
9. 2.11.000012 Data hasil Validasi KLHS Laporan 0 1 0 1 2 1
10. 2.11.000013 Data hasil Validasi KLHS RPJMD Laporan 0 1 0 0 2 2
11. 2.11.000014 Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota Dokumen 1 1 1 1 1 1
12. 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada Data 1 1 1 1 1 1
13. 2.11.000018 data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota Dokumen 0 0 0 0 0 0
14. 2.11.000019 Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan Laporan 0 1 0 1 3 1
15. 2.11.000020 Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH Laporan 2 2 2 1 3 3
16. 2.11.000021 Data pengujian parameter kualitas lingkungan Data 30 30 30 30 36 42
17. 2.11.000022 Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan Laporan 0 1 0 1 3 0
18. 2.11.000023 Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi Dokumen 1 1 0 23 23 2
19. 2.11.000024 Dokumen Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup Dokumen 0 1 1 2 1 1
20. 2.11.000026 Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 Dokumen 0 0 0 1 0 1
21. 2.11.000028 Dokumen DIKPLHD Dokumen 1 1 1 1 1 1
22. 2.11.000029 Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup Dokumen 85 91 65 100 91 125
23. 2.11.000030 Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis) Dokumen 1 1 1 1 1 1
24. 2.11.000033 Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting Dokumen 0 0 0 0 0 0
25. 2.11.000034 Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview Dokumen 0 0 0 0 0 0
26. 2.11.000036 Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Dokumen 0 0 0 0 0 0
27. 2.11.000037 Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun Dokumen 0 0 0 0 0 0
28. 2.11.000039 Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 1 1
29. 2.11.000041 Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun Dokumen 0 0 0 1 1 1
30. 2.11.000042 Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan Target RPPLH untuk 30 Tahun Dokumen 0 0 0 1 1 1
31. 2.11.000043 Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun Dokumen 1 0 0 0 0 0
32. 2.11.000044 Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 Dokumen 76 20 2 32 41 38
33. 2.11.000046 Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah Kelompok 20 23 25 42 52 52
34. 2.11.000048 Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Aduan 22 23 27 29 56 70
35. 2.11.000049 ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1 Izin 381 1.083 1.359 9.224 18.180 911
36. 2.11.000050 Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat Publikasi 0 0 0 1 1 1
37. 2.11.000051 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan Izin 30 39 60 45 48 57
38. 2.11.000052 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Izin 381 1.083 1.359 9.224 18.180 911
39. 2.11.000056 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Izin 381 1.083 1.359 9.224 18.180 911
40. 2.11.000058 Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan Izin 32 38 60 45 48 57
41. 2.11.000060 Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses Izin/persetujuan 0 0 0 0 0 0
42. 2.11.000062 Kebijakan/data informasi terkait RPPLH Dokumen 1 1 1 1 1 1
43. 2.11.000063 Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Unit 0 0 0 0 0 0
44. 2.11.000066 Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah Kegiatan 0 0 0 0 0 0
45. 2.11.000067 Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Laporan 0 0 0 0 0 0
46. 2.11.000068 Kegiatan pengurangan sampah Kegiatan 1.620 1 1 1 30 30
47. 2.11.000069 Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir Kelompok 6 0 10 0 0 5
48. 2.11.000070 Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan Kelompok 10 0 10 0 0 5
49. 2.11.000071 Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan Kelompok 10 0 10 0 0 10
50. 2.11.000072 Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH Kelompok 0 0 0 0 0 0
51. 2.11.000074 Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH Kelompok 0 0 0 0 0 0
52. 2.11.000075 Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat Keluarga 0 0 0 0 0 0
53. 2.11.000076 Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Dokumen 0 0 0 18 10 15
54. 2.11.000078 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Dokumen 21 44 113 123 62 171
55. 2.11.000080 Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar Dokumen 0 0 0 0 0 0
56. 2.11.000081 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota Dokumen 0 0 0 0 0 0
57. 2.11.000083 Laporan hasil Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Dokumen 0 0 1 0 0 0
58. 2.11.000084 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Dokumen 1 1 1 1 1 1
59. 2.11.000086 Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Dokumen 0 0 0 0 1 1
60. 2.11.000090 Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi Dokumen 0 0 0 1 0 0
61. 2.11.000092 Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat Laporan 0 0 0 0 0 0
62. 2.11.000093 Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH Dokumen 0 0 0 0 0 0
63. 2.11.000095 Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan Dokumen 1 1 1 1 1 1
64. 2.11.000096 Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan Dokumen 0 0 0 0 0 0
65. 2.11.000097 Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan Dokumen 0 0 0 0 0 0
66. 2.11.000098 Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen 17 1 2 2 0 6
67. 2.11.000099 Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dokumen 10 10 10 11 15 10
68. 2.11.000100 Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota Dokumen 5 5 5 8 50 5
69. 2.11.000102 Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor Dokumen 1 1 1 1 1 1
70. 2.11.000104 Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara pengumpulan Limbah B3 Laporan 7 9 10 36 31 14
71. 2.11.000105 Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat Dokumen 1 1 1 1 1 1
72. 2.11.000106 Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Dokumen 0 0 0 0 0 0
73. 2.11.000107 Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Lembaga 10 0 10 0 0 3
74. 2.11.000108 Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting Lembaga 5 6 6 6 9 6
75. 2.11.000110 Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi Lokasi 3 3 3 3 3 3
76. 2.11.000111 Lokasi pelaksanaan remediasi Lokasi 0 0 0 0 0 0
77. 2.11.000112 Lokasi pelaksanaan Restorasi Lokasi 0 0 0 0 0 0
78. 2.11.000113 Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Lokasi 0 0 0 0 0 0
79. 2.11.000114 Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota Lokasi 13 2 3 4 4 4
80. 2.11.000116 Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Ha 0 0 0 0 0 0
81. 2.11.000118 Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Ha 0 0 0 0 0 0
82. 2.11.000120 Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Ha 0 0 0 0 0 2
83. 2.11.000122 Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Ha 0 0 0 0 0 0
84. 2.11.000124 Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup Orang 50 50 50 50 50 50
85. 2.11.000125 Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH Entitas 3 3 3 3 3 3
86. 2.11.000126 Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Entitas 3 3 3 3 3 3
87. 2.11.000127 Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat Materi 0 0 0 0 0 0
88. 2.11.000128 Nilai IKA n-1 Poin 69 56 55 53 50 75
89. 2.11.000129 Nilai IKAL n-1 Poin 0 0 0 0 0 0
90. 2.11.000130 Nilai IKLH n-1 Poin 67 64 63 65 70 70
91. 2.11.000131 Nilai IKTL n-1 Poin 42 63 43 52 65 54
92. 2.11.000132 Nilai IKU n-1 Poin 80 72 80 84 91 75
93. 2.11.000133 Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup Orang 10 10 10 100 60 50
94. 2.11.000135 Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Aduan 22 23 27 29 56 72
95. 2.11.000136 Permohonan kelayakan lingkungan hidup Dokumen 0 0 0 32 48 1
96. 2.11.000139 Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak Dokumen 0 0 0 0 0 0
97. 2.11.000140 Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses Dokumen 0 0 0 0 0 0
98. 2.11.000141 Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses Dokumen 7 9 10 75 44 14
99. 2.11.000142 Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak Dokumen 0 0 0 0 0 0
100. 2.11.000143 Persetujuan lingkungan hidup Dokumen 381 1.083 1.359 9.224 18.180 911
101. 2.11.000144 Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1 persetujuan 381 1.083 1.359 9.224 18.180 911
102. 2.11.000146 PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD Orang 0 2 2 1 1 1
103. 2.11.000147 PPLHD Eksisting Orang 0 2 2 1 1 1
104. 2.11.000148 PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas Orang 0 2 2 1 1 1
105. 2.11.000149 PPLHD yang dibutuhkan Orang 9 9 9 9 9 9
106. 2.11.000150 Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Rekomendasi 381 1.083 1.359 9.186 17.881 838
107. 2.11.000151 Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Dokumen 0 0 0 0 0 0
108. 2.11.000152 Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Dokumen 0 9 10 75 44 14
109. 2.11.000153 RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Unit 0 0 0 0 0 0
110. 2.11.000155 Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola Unit 0 0 0 0 0 0
111. 2.11.000156 Sarana dan prasarana pemilahan sampah Unit 1 0 1 0 4 1
112. 2.11.000158 Sarana dan prasarana pengangkutan sampah Unit 20 20 20 20 21 25
113. 2.11.000159 Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting Unit 1 0 1 0 0 1
114. 2.11.000160 Sarana dan prasarana pengumpulan sampah Unit 42 44 44 44 44 44
115. 2.11.000161 Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Unit 1 1 1 0 0 2
116. 2.11.000163 Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Unit 0 0 0 0 0 0
117. 2.11.000165 Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) Titik 3 3 3 3 3 3
118. 2.11.000167 Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah Unit 40 42 42 42 42 42
119. 2.11.000168 Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH Usaha/Kegiatan 0 0 0 45 48 15
120. 2.11.000172 Volume timbulan sampah yang diangkut Ton 27.375 27.375 32.850 33.957 34.674 33.453
121. 2.11.000174 Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Ton 1.620 2.131 1.157 974 1.571 1.160
122. 2.11.000175 Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan Ton 7 7 7 0 4 5
123. 2.11.000176 Volume timbulan sampah yang diolah Ton 8 0 0 0 0 5.902
124. 2.11.000177 Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA Ton 27.375 27.375 32.850 33.954 34.674 33.453
125. 2.11.000179 Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst Dokumen 0 0 0 0 0 0
126. 2.11.000181 Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara Unit 0 1 1 1 1 1
127. 2.11.000183 Jumlah data contoh uji Data 85 91 65 35 91 125
128. 2.11.000186 Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup Dokumen 1 1 1 1 1 1
129. 2.11.000187 Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis) Dokumen 0 1 1 1 0 0
130. 2.11.000189 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun Dokumen 3 3 3 3 3 0
131. 2.11.000191 Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan Target RPPLH untuk 30 Tahun Dokumen 0 0 1 1 0 1
132. 2.11.000192 Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi Unit 20 23 23 0 28 28
133. 2.11.000193 Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan Usaha 7 9 10 75 44 14
134. 2.11.000195 Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Aduan 22 23 27 29 48 72
135. 2.11.000197 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Izin 381 1.083 1.359 9.224 18.180 911
136. 2.11.000200 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Izin 381 1.083 1.359 9.224 18.180 911
137. 2.11.000201 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Izin 381 1.083 1.359 9.224 18.180 911
138. 2.11.000205 Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota Perkara 0 0 0 0 0 0
139. 2.11.000207 Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota Unit 0 0 0 0 0 0
140. 2.11.000208 Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Unit 0 0 0 0 0 0
141. 2.11.000209 Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota Kegiatan 0 0 0 0 0 0
142. 2.11.000211 Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan Kegiatan 3 3 3 3 3 3
143. 2.11.000213 Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan Kegiatan 0 0 0 0 0 0
144. 2.11.000215 Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan Kegiatan 0 0 0 0 0 0
145. 2.11.000217 Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi Dokumen 0 1 0 1 3 1
146. 2.11.000218 Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Dokumen 32 38 60 45 48 50
147. 2.11.000220 Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Laporan 1 1 1 0 1 1
148. 2.11.000221 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Dokumen 1 1 1 1 1 1
149. 2.11.000224 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen 1 1 1 2 1 1
150. 2.11.000225 Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Dokumen 1 1 1 1 1 1
151. 2.11.000226 Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi Dokumen 0 0 0 0 0 0
152. 2.11.000227 Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi Dokumen 0 0 0 0 0 0
153. 2.11.000230 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen 0 0 0 0 0 0
154. 2.11.000231 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen 17 11 11 11 11 11
155. 2.11.000232 Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota Dokumen 3 3 3 3 3 3
156. 2.11.000234 Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen 20 20 20 20 28 20
157. 2.11.000236 Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Dokumen 3 3 3 3 3 3
158. 2.11.000238 Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting Lembaga 13 0 15 0 0 0
159. 2.11.000241 Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Lokasi 0 0 0 0 0 0
160. 2.11.000243 Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi Lokasi 3 3 3 3 3 3
161. 2.11.000244 Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi Lokasi 0 0 0 0 0 0
162. 2.11.000245 Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi Lokasi 0 0 0 0 0 0
163. 2.11.000246 Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup Orang 130 130 135 0 147 135
164. 2.11.000247 Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota Perkara 0 0 0 18 10 15
165. 2.11.000250 Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Aduan 22 23 27 29 42 70
166. 2.11.000251 Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD Orang 0 2 2 1 1 1
167. 2.11.000252 Jumlah PPLHD Eksisting Orang 0 2 2 1 1 1
168. 2.11.000253 Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas Orang 0 2 2 1 1 1
169. 2.11.000254 Jumlah PPLHD yang dibutuhkan Orang 9 9 9 9 9 9
170. 2.11.000255 Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya Orang 0 0 0 0 0 0
171. 2.11.000256 Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani Ton 0 0 0 0 0 0
172. 2.11.000257 Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota Unit 7 7 7 7 7 7
173. 2.11.000259 Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi Unit 1 1 1 0 54 54
174. 2.11.000260 Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia Unit 0 0 0 0 54 54
175. 2.11.000261 Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Unit 0 0 0 75 44 0
176. 2.11.000262 Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Unit 7 9 10 0 0 14
177. 2.11.000263 Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Unit 7 9 10 75 44 14
178. 2.11.000264 Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Unit 7 9 10 0 0 14
179. 2.11.000265 Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya Unit 0 0 0 0 0 0
180. 2.11.000266 Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Perkara 0 0 0 0 0 0
181. 2.11.000268 Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) Titik 39 39 39 38 52 20
182. 2.11.000269 Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota Dokumen 0 0 0 0 0 0
183. 2.11.000271 Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota M² 0 0 0 0 0 0
184. 2.11.000273 Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Ha 0 0 0 0 0 0
185. 2.11.000275 Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Ha 0 0 0 0 0 0
186. 2.11.000277 Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Ha 0 0 0 0 0 0
187. 2.11.000279 Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1) Poin 0 0 0 0 0 0
188. 2.11.000280 Persentase luas layanan pengumpulan sampah % 40 40 40 40 40 40
189. 2.11.000281 Tersusunnya dokumen IKLH Dokumen 1 1 1 1 1 1
190. 2.11.000282 Tersusunnya dokumen IKPLHD Dokumen 0 1 1 1 1 1
191. 2.11.000283 Tersusunnya dokumen SLHD Dokumen 0 0 0 0 0 0
192. 2.11.000286 Volume sampah yang didaur ulang Ton 7 7 0 83 85 5
193. 2.11.000287 Volume sampah yang dimanfaatkan kembali Ton 1.620 1.620 1.157 974 1.478 1.308
194. 2.11.000288 Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Ton 27.385 27.382 32.850 33.954 34.674 33.453
195. 2.11.000289 Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya Ton 27.385 27.382 34.123 35.002 34.674 33.453
196. 2.11.000290 Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Ton 139.438 2.131 32.850 0 34.674 33.453
197. 2.11.000296 Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani Ton 0 0 0 0 0 0
198. 2.11.000297 Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya Laporan 1 1 1 1 1 1
199. 2.11.000298 Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan Laporan 0 0 0 0 0 0
200. 2.11.000300 Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan Laporan 0 0 0 0 0 0
201. 2.11.000301 Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Dokumen 11 11 11 11 11 11
202. 2.11.000302 Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan Usaha 0 9 10 50 50 14
203. 2.11.000303 laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya Laporan 0 0 0 0 0 0
204. 2.11.000305 Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Dokumen 0 0 0 0 0 0
205. 2.11.000306 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Usaha/Kegiatan 381 1.083 1.359 9.224 18.180 911
206. 2.11.000307 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Usaha/Kegiatan 381 1.083 1.359 9.224 18.180 911
207. 2.11.000308 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Usaha/Kegiatan 0 0 0 0 0 0
208. 2.11.000310 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Usaha/Kegiatan 32 38 60 45 48 50
209. 2.11.000311 Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Dokumen 21 44 113 124 112 171
210. 2.11.000313 Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Dokumen 0 0 0 0 0 0
211. 2.11.000314 Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dokumen 0 0 0 0 0 0
212. 2.11.000317 Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Dokumen 0 0 0 0 0 0
213. 2.11.000318 Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan Usaha 0 0 0 0 0 0
214. 2.11.000319 Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting Unit 33 0 33 0 0 0
215. 2.11.000320 Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah Unit 2 23 23 1 8 8
216. 2.11.000321 Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada Unit 0 0 0 0 0 0
217. 2.11.000322 Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup Unit 0 0 0 0 0 0
218. 2.11.000323 Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia Unit 0 0 0 0 0 0
219. 2.11.000324 Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi Unit 0 0 0 0 0 0
220. 2.11.000325 Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup Orang 0 0 0 0 0 0
221. 2.11.000326 jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola Ton 0 0 0 0 0 0
222. 2.11.000327 Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah Badan Usaha 0 0 0 0 0 0
223. 2.11.000328 Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus Dokumen 0 0 0 0 0 0
224. 2.11.000329 jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah Ton 0 0 0 0 0 0
225. 2.11.000330 Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut Ton 0 0 0 0 0 0
226. 2.11.000331 sesuai dengan kewenangannya Ton 0 0 0 0 0 0
227. 2.11.000332 Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH Laporan / Dokumen 0 0 0 1 1 1
228. 2.11.000335 1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) Laporan 0 2 2 0 2 0
229. 2.11.000336 Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) Laporan 0 0 2 1 3 1
230. 2.11.000337 Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Dokumen 0 0 0 0 0 0
231. 2.11.000338 Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Dokumen 10 10 10 11 11 10
232. 2.11.000339 Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Dokumen 0 0 0 0 0 0
233. 2.11.000340 Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan Laporan 0 0 0 0 0 0
234. 2.11.000341 Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan Laporan 0 0 0 0 0 0
235. 2.11.000342 Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya Usaha 0 0 0 75 1 0
236. 2.11.000343 Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Laporan / Dokumen 0 0 0 75 0 0
237. 2.11.000344 Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan Orang 1 1 1 1 1 1
238. 2.11.000345 Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan Orang 1 1 1 1 1 1
239. 2.11.000346 Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS Sekolah 2 3 3 105 147 17
240. 2.11.000347 Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya Sanksi 0 0 0 0 18 0
241. 2.11.000348 Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup 1 1 1 1 1 1
242. 2.11.000349 Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis Laporan / Dokumen 1 0 0 0 0 0
243. 2.11.000350 Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali Ton 8 0 0 974 1.478 1.308
244. 2.11.000351 Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya Ton 8 1.620 1.157 33.953 34.674 1.160
245. 2.11.000352 jumlah tonase sampah yang didaur ulang Ton 0 0 0 83 85 5
246. 2.11.000353 Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah Dokumen 0 0 0 55 20 0
247. 2.11.000354 Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah Ton 0 0 0 14.482 3.051 0
248. 2.11.000355 Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah 0 0 0 3 3 0
249. 2.11.000357 Timbulan Sampah Harian Ton 382 361 375 93 150 447
250. 2.11.000358 Timbulan Sampah Tahunan Ton 139 132 137 33.945 33.995 174.308