LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Rabu, 07 Februari 2024, Jam 13:56:15 WIB Aplikasi UPALEKA Bag. Pemerintahan SETDA

Tahun

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome (Hasil) Tahun 2022

No. Bidang Indikator Capaian Satuan OPD Info
No. Bidang Indikator Capaian Satuan OPD Info
1. Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 98,51 persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 100 persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 90,38 persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kesehatan Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 0,14 persen Dinas Kesehatan
6. Kesehatan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi 87,50 persen Dinas Kesehatan
7. Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 persen Dinas Kesehatan
8. Kesehatan Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 persen Dinas Kesehatan
9. Kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100 persen Dinas Kesehatan
10. Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100 persen Dinas Kesehatan
11. Kesehatan Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 persen Dinas Kesehatan
12. Kesehatan Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 persen Dinas Kesehatan
13. Kesehatan Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 persen Dinas Kesehatan
14. Kesehatan Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 persen Dinas Kesehatan
15. Kesehatan Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 persen Dinas Kesehatan
16. Kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 persen Dinas Kesehatan
17. Kesehatan Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 persen Dinas Kesehatan
18. Kesehatan Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 persen Dinas Kesehatan
19. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota 0 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/ kota 0 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 90,66 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 100 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 98,70 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota 0 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota 97,77 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 91,14 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 100 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
28. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota 100 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
29. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota 100 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
30. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani 92,14 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
31. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 4,04 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
32. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 100 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
33. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100 persen Satuan Polisi Pamong Praja
34. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 persen Satuan Polisi Pamong Praja
35. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
37. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
38. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 persen Satuan Polisi Pamong Praja
39. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 13,61 menit Satuan Polisi Pamong Praja
40. Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) 100 persen Dinas Sosial
41. Sosial Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota 100 persen Dinas Sosial