LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Senin, 12 Agustus 2024, Jam 14:59:57 WIB Aplikasi UPALEKA Bag. Pemerintahan SETDA

Tahun

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) Tahun 2023

No. Bidang Indikator Capaian Satuan OPD
No. Bidang Indikator Capaian Satuan OPD
1. Pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 585 sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Pendidikan Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 27.121 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Pendidikan Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 27.121 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 1.831 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pendidikan Jumlah pendidik pada PAUD 1.831 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Pendidikan Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 962 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Pendidikan Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang 575 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Pendidikan Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 667 Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Pendidikan Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 60.467 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Pendidikan Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 32.565 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Pendidikan Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 60.467 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Pendidikan Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 32.565 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13. Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 4.355 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14. Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 1.954 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15. Pendidikan Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 4.355 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16. Pendidikan Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 1.954 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17. Pendidikan jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 786 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18. Pendidikan jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 477 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19. Pendidikan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 786 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20. Pendidikan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 477 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Pendidikan Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 3.453 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22. Pendidikan Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 1.540 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23. Pendidikan Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 429 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24. Pendidikan Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 70 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25. Pendidikan Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat 50 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26. Pendidikan Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat 25 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27. Pendidikan Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 29 Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28. Pendidikan Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 5.533 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29. Pendidikan Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5.533 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30. Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 299 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31. Pendidikan Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 299 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32. Pendidikan Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 105 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33. Pendidikan Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 29 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
34. Pendidikan Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1 29 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35. Kesehatan Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar 88,89 % Dinas Kesehatan
36. Kesehatan Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya 100 % Dinas Kesehatan
37. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
38. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal 805 Orang Dinas Kesehatan
39. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 Orang Dinas Kesehatan
40. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar 805 Orang Dinas Kesehatan
41. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
42. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar 488 Orang Dinas Kesehatan
43. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
44. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar 9.644 Orang Dinas Kesehatan
45. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
46. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar 14.633 Orang Dinas Kesehatan
47. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
48. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 1.923 Orang Dinas Kesehatan
49. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
50. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 1.617 Orang Dinas Kesehatan
51. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 Orang Dinas Kesehatan
52. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 365 Orang Dinas Kesehatan
53. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
54. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 394 Orang Dinas Kesehatan
55. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
56. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 120 Orang Dinas Kesehatan
57. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
58. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 291 Orang Dinas Kesehatan
59. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
60. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 369 Orang Dinas Kesehatan
61. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (ha) 0
62. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (m) 0
63. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (HA) 0
64. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (ha) 0
65. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/ kota 0
66. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/ kota 0
67. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/ Kota 0
68. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 72,07 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
69. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 79,60 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
70. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik 80,42 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
71. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penetapan dokumen RISPAMkabupaten/ kota (Ada /Tidak) 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
72. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
73. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
74. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) 1 BUMD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
75. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
76. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain. 1 kerjasama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
77. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S 255.035 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
78. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T 5.182 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
79. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T 260.217 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
80. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja 10.371 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
81. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja 10.371 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
82. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik 10.371 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
83. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar 3,99 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
84. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman 4,07 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
85. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman 94,28 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
86. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 100 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
87. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 40 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
88. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja 100 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
89. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD 0
90. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja 4 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
91. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 0,07 rasio Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
92. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam tahun eksisting 865 PBG Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
93. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (Ada/Tidak) 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
94. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/Tidak) 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
95. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan 0
96. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi 0
97. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten/ Kota 4.263 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
98. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dipelihara/dirawat 4.263 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
99. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota 1.046,51 km Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
100. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang jalan yang dibangun 0,33 km Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
101. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang jembatan yang dibangun 3 m Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
102. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang jalan yang ditingkatkan(struktur/fungsi) 7,21 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
103. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
104. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi 33,86 km Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
105. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang jembatan yang direhabilitasi 0 m Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
106. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang jalan yang dipelihara 970,39 km Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
107. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang jembatan yang dipelihara 161,52 m Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
108. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/ kota 1 pelatihan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
109. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/ kota 1 pelatihan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
110. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/ kota 0
111. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/ kota 1.709 Tenaga kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
112. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kabupaten/ kota yang aktif dengan data termutakhir 0
113. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota 0
114. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 0
115. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 0
116. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 0
117. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/ kota 1 opd Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
118. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/ analis konstruksi di wilayah kabuapten/ kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya 1 data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
119. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis 0
120. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten/ kota 0
121. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/ kota 0
122. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 0
123. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
124. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
125. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
126. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten/ kota 0
127. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/ kota 0
128. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten/ kota 0
129. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/ kota 0
130. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 0
131. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
132. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
133. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
134. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 76 rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
135. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3 unit rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
136. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 55 RT Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
137. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 3 unit rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
138. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 0
139. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/ relokasi sesuai dengan rencana aksi 0
140. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 0
141. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi 3 RT Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
142. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan 0
143. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0
144. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/ atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0
145. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0
146. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0
147. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0
148. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah 0
149. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 107,24 Ha Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
150. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 1.088 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
151. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh 87,01 Ha Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
152. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah rumah di kab/kota 261.840 Unit rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
153. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit PK RTLH 1.088 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
154. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah rumah tidak layak huni 11.974 unit rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
155. Jumlah rumah yang tidak dihuni 0
156. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rasio rumah dan KK 2,40 rasio Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
157. Jumlah rumah pembangunan baru 0
158. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 338 perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
159. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 18.933 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
160. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 18.933 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
161. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site) 18.933 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
162. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 18.933 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
163. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 18.933 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
164. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah pengembang yang tersertifikasi 54 pengembang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
165. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah pengembang yang terregistrasi 54 pengembang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
166. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan 54 pengembang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
167. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/ kota yang ditangani 68 Kasus Satuan Polisi Pamong Praja
168. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan 211 Personil Satuan Polisi Pamong Praja
169. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 19 perda Satuan Polisi Pamong Praja
170. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 13 Personil Satuan Polisi Pamong Praja
171. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 16 buah Satuan Polisi Pamong Praja
172. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tersedianya sarana prasarana minimal 47 Item Satuan Polisi Pamong Praja
173. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/ legal 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
174. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
175. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/ legal 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
176. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/ legal 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
177. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
178. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase warga negara yang ikut pelatihan 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
179. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
180. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
181. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
182. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
183. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
184. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
185. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/ kota 2 buah Satuan Polisi Pamong Praja
186. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 0 Satuan Polisi Pamong Praja
187. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan 0 Satuan Polisi Pamong Praja
188. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/ prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/ desa 0 Satuan Polisi Pamong Praja
189. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 41 Item Satuan Polisi Pamong Praja
190. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 4 Personil Satuan Polisi Pamong Praja
191. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran 0 Satuan Polisi Pamong Praja
192. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran 0 Satuan Polisi Pamong Praja
193. Sosial Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki 4 layanan Dinas Sosial
194. Sosial Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 393.890 Orang Dinas Sosial
195. Sosial Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 2 Tim Dinas Sosial
196. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 134 Orang Dinas Sosial
197. Sosial Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 3 unit Dinas Sosial
198. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 134 Orang Dinas Sosial
199. Sosial Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 4 Kamar Dinas Sosial
200. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 134 Orang Dinas Sosial
201. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 15 Orang Dinas Sosial
202. Sosial Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter 2 Buah Dinas Sosial
203. Sosial Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia 134 Paket Dinas Sosial
204. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 134 Orang Dinas Sosial
205. Sosial Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah 0 Dinas Sosial
206. Sosial Jumlah pekerja sosial professional dan/ atau TKS dan/ atau relawan sosial yang disediakan 30 Orang Dinas Sosial
207. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/ shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial 134 Orang Dinas Sosial
208. Sosial Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat 134 Orang Dinas Sosial
209. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan 134 Orang Dinas Sosial
210. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar 16 Orang Dinas Sosial
211. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga 134 Orang Dinas Sosial
212. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga 134 Orang Dinas Sosial
213. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk 11 Orang Dinas Sosial
214. Sosial Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 155 Orang Dinas Sosial
215. Sosial Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 155 Orang Dinas Sosial
216. Sosial Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 4 Buah Dinas Sosial
217. Sosial Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 155 Paket Dinas Sosial
218. Sosial Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial 40 Orang Dinas Sosial
219. Sosial Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia 66 Orang Dinas Sosial