LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Rabu, 07 Februari 2024, Jam 13:56:15 WIB Aplikasi UPALEKA Bag. Pemerintahan SETDA

Tahun

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) Tahun 2021

No. Bidang Indikator Capaian Satuan OPD
No. Bidang Indikator Capaian Satuan OPD
1. Pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 502 lembaga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Pendidikan Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 32.430 siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Pendidikan Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 32.430 siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 32.430 siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 32.430 siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Pendidikan Jumlah pendidik pada PAUD 2.767 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Pendidikan Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 2.423 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Pendidikan Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang 613 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Pendidikan Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 582 Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Pendidikan Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 83.003 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Pendidikan Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 38.343 siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Pendidikan Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 83.003 siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13. Pendidikan Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 38.343 siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14. Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 5.370 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15. Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 2.653 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16. Pendidikan Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 5.370 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17. Pendidikan Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 2.653 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18. Pendidikan jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 979 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19. Pendidikan jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 529 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20. Pendidikan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 979 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Pendidikan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 529 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22. Pendidikan Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 5.370 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23. Pendidikan Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 2.653 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24. Pendidikan Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 562 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25. Pendidikan Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 106 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26. Pendidikan Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat 90 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27. Pendidikan Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat 24 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28. Pendidikan Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 30 lembaga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29. Pendidikan Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 1.167 siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30. Pendidikan Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan 1.167 siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31. Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 261 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32. Pendidikan Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 245 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33. Pendidikan Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 261 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
34. Pendidikan Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 567 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35. Pendidikan Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1 30 orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36. Kesehatan Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar 75 % Dinas Kesehatan
37. Kesehatan Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya 100 % Dinas Kesehatan
38. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 12.605 buah/piece Dinas Kesehatan
39. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal 466 Orang Dinas Kesehatan
40. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 11.557 buah/piece Dinas Kesehatan
41. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar 466 Orang Dinas Kesehatan
42. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 11.523 buah/piece Dinas Kesehatan
43. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar 144 Orang Dinas Kesehatan
44. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 46.092 buah/piece Dinas Kesehatan
45. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar 245 Orang Dinas Kesehatan
46. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 25.643 buah/piece Dinas Kesehatan
47. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar 69 Orang Dinas Kesehatan
48. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 406.254 buah/lembar Dinas Kesehatan
49. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 258 Orang Dinas Kesehatan
50. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 11.288 paket Dinas Kesehatan
51. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 69 Orang Dinas Kesehatan
52. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 119.086 buah/lembar Dinas Kesehatan
53. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 235 Orang Dinas Kesehatan
54. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 12.976 buah/lembar Dinas Kesehatan
55. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 48 Orang Dinas Kesehatan
56. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 21 paket Dinas Kesehatan
57. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 46 Orang Dinas Kesehatan
58. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2.069 biji/unit Dinas Kesehatan
59. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 78 Orang Dinas Kesehatan
60. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 13.133 buah/paket Dinas Kesehatan
61. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 307 Orang Dinas Kesehatan
62. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (ha) 0
63. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (m) 0
64. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (HA) 0
65. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (ha) 0
66. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/ kota 0
67. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/ kota 0
68. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/ Kota 0
69. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 0
70. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 0
71. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik 0
72. Penetapan dokumen RISPAMkabupaten/ kota (Ada /Tidak) 0
73. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) 0
74. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) 0
75. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM 0
76. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain. 0
77. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S 0
78. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T 0
79. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T 0
80. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja 0
81. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja 0
82. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik 0
83. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar 0
84. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman 0
85. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman 0
86. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 0
87. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 0
88. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja 0
89. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD 0
90. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja 0
91. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 0
92. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam tahun eksisting 0
93. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (Ada/Tidak) 0
94. Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/Tidak) 0
95. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan 0
96. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi 0
97. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten/ Kota 0
98. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dipelihara/dirawat 0
99. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota 0
100. Panjang jalan yang dibangun 0
101. Panjang jembatan yang dibangun 0
102. Panjang jalan yang ditingkatkan(struktur/fungsi) 0
103. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 0
104. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi 0
105. Panjang jembatan yang direhabilitasi 0
106. Panjang jalan yang dipelihara 0
107. Panjang jembatan yang dipelihara 0
108. Jumlah pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/ kota 0
109. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/ kota 0
110. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/ kota 0
111. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kabupaten/ kota yang aktif dengan data termutakhir 0
112. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota 0
113. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 0
114. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 0
115. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 0
116. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/ kota 0
117. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/ analis konstruksi di wilayah kabuapten/ kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya 0
118. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis 0
119. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten/ kota 0
120. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/ kota 0
121. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 0
122. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
123. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
124. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
125. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten/ kota 0
126. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/ kota 0
127. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten/ kota 0
128. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/ kota 0
129. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 0
130. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
131. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
132. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
133. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 0
134. Jumlah rumah yang terkena bencana alam 0
135. Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 0
136. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 0
137. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 0
138. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/ relokasi sesuai dengan rencana aksi 0
139. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 0
140. Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi 0
141. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan 0
142. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0
143. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/ atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0
144. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0
145. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0
146. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0
147. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah 0
148. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 0
149. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 0
150. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh 0
151. Jumlah rumah di kab/kota 0
152. Jumlah unit PK RTLH 0
153. Jumlah rumah tidak layak huni 0
154. Jumlah rumah yang tidak dihuni 0
155. Rasio rumah dan KK 0
156. Jumlah rumah pembangunan baru 0
157. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 0
158. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 0
159. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 0
160. Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site) 0
161. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 0
162. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 0
163. Jumlah pengembang yang tersertifikasi 0
164. Jumlah pengembang yang terregistrasi 0
165. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan 0
166. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/ kota yang ditangani 164 Kasus Satuan Polisi Pamong Praja
167. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan 222 Personil Satuan Polisi Pamong Praja
168. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 20 Perda/Perkada Satuan Polisi Pamong Praja
169. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 13 Personil Satuan Polisi Pamong Praja
170. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 16 Buah Satuan Polisi Pamong Praja
171. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tersedianya sarana prasarana minimal 47 Buah Satuan Polisi Pamong Praja
172. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/ legal 0 Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
173. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 0
174. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/ legal 0
175. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/ legal 0
176. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 0
177. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 0
178. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 0
179. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan 0
180. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 0
181. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 0
182. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 0
183. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana 0
184. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/ kota 0
185. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 0 Satuan Polisi Pamong Praja
186. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan 0 Satuan Polisi Pamong Praja
187. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/ prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/ desa 0 Satuan Polisi Pamong Praja
188. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 0
189. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 0
190. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran 0 Satuan Polisi Pamong Praja
191. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran 0
192. Sosial Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki 3 Layanan Dinas Sosial
193. Sosial Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki 3 Layanan Dinas Sosial
194. Sosial Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 55.035 orang Dinas Sosial
195. Sosial Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 2 Tim Dinas Sosial
196. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 80 Orang Dinas Sosial
197. Sosial Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 3 Buah Dinas Sosial
198. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 80 Orang Dinas Sosial
199. Sosial Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 1 Kamar Dinas Sosial
200. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 80 Dinas Sosial
201. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 10 Orang Dinas Sosial
202. Sosial Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter 2 Buah Dinas Sosial
203. Sosial Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia 0 Dinas Sosial
204. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 0 Dinas Sosial
205. Sosial Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah 0 Dinas Sosial
206. Sosial Jumlah pekerja sosial professional dan/ atau TKS dan/ atau relawan sosial yang disediakan 47 Dinas Sosial
207. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/ shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial 25 Orang Dinas Sosial
208. Sosial Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat 55 Orang Dinas Sosial
209. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan 335 Orang Dinas Sosial
210. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar 0 Dinas Sosial
211. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga 79 Orang Dinas Sosial
212. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga 79 Orang Dinas Sosial
213. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk 23 Orang Dinas Sosial
214. Sosial Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 150 Orang Dinas Sosial
215. Sosial Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 150 O Dinas Sosial
216. Sosial Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 0 Dinas Sosial
217. Sosial Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 150 Orang Dinas Sosial
218. Sosial Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial 0 Dinas Sosial
219. Sosial Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia 77 Orang Dinas Sosial