LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Senin, 12 Agustus 2024, Jam 14:59:57 WIB Aplikasi UPALEKA Bag. Pemerintahan SETDA

Tahun

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) Tahun 2024

No. Bidang Indikator Capaian Satuan OPD
No. Bidang Indikator Capaian Satuan OPD
1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 0
2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 0
3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 0
4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 0
5. Jumlah pendidik pada PAUD 0
6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 0
7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang 0
8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 0
9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 0
10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 0
11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 0
12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 0
13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 0
14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 0
15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 0
16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 0
17. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 0
18. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 0
19. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 0
20. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 0
21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 0
22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 0
23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 0
24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 0
25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat 0
26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat 0
27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 0
28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 0
29. Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan 0
30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 0
31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 0
32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 0
33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 0
34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1 0
35. Kesehatan Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar 100 % Dinas Kesehatan
36. Kesehatan Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya 100 % Dinas Kesehatan
37. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
38. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal 1.418 Orang Dinas Kesehatan
39. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
40. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar 1.418 Orang Dinas Kesehatan
41. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
42. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
43. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar 10.115 Orang Dinas Kesehatan
44. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
45. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar 11.578 Orang Dinas Kesehatan
46. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
47. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar 8.896 Orang Dinas Kesehatan
48. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
49. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 2.697 Orang Dinas Kesehatan
50. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
51. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 2.697 Orang Dinas Kesehatan
52. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
53. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 1.241 Orang Dinas Kesehatan
54. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
55. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 1.262 Orang Dinas Kesehatan
56. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
57. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 104 Orang Dinas Kesehatan
58. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 100 % Dinas Kesehatan
59. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 9.018 Orang Dinas Kesehatan
60. Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 10 % Dinas Kesehatan
61. Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 1.146 Orang Dinas Kesehatan
62. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (ha) 0
63. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (m) 0
64. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (HA) 0
65. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (ha) 0
66. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/ kota 0
67. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/ kota 0
68. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/ Kota 0
69. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 72,18 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
70. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 78,46 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
71. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik 80,42 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
72. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penetapan dokumen RISPAMkabupaten/ kota (Ada /Tidak) 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
73. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
74. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) 1 BUMD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
75. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
76. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain. 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
77. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S 256.947 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
78. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T 5.185 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
79. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T 262.132 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
80. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja 10.931 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
81. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja 10.931 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
82. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik 10.931 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
83. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar 4,17 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
84. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman 4,25 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
85. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman 100 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
86. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 97,84 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
87. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 40 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
88. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja 100 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
89. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD 0
90. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja 4,16 % Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
91. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 0
92. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam tahun eksisting 0
93. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (Ada/Tidak) 0
94. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/Tidak) 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
95. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan 0
96. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi 0
97. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten/ Kota 0
98. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dipelihara/dirawat 0
99. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota 0
100. Panjang jalan yang dibangun 0
101. Panjang jembatan yang dibangun 0
102. Panjang jalan yang ditingkatkan(struktur/fungsi) 0
103. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 0
104. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi 0
105. Panjang jembatan yang direhabilitasi 0
106. Panjang jalan yang dipelihara 0
107. Panjang jembatan yang dipelihara 0
108. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/ kota 1 pelatihan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
109. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/ kota 80 Tenaga kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
110. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/ kota 78 Tenaga kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
111. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kabupaten/ kota yang aktif dengan data termutakhir 0
112. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota 0
113. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 0
114. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 0
115. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 0
116. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/ kota 0
117. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/ analis konstruksi di wilayah kabuapten/ kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya 1 data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
118. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis 1 data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
119. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten/ kota 1 data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
120. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/ kota 0
121. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 0
122. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
123. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
124. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
125. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten/ kota 0
126. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/ kota 0
127. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten/ kota 0
128. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/ kota 0
129. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 0
130. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
131. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
132. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 0
133. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 73 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
134. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
135. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 73 KK Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
136. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 3 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
137. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 0 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
138. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/ relokasi sesuai dengan rencana aksi 0
139. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 0
140. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi 3 KK Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
141. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan 0
142. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0
143. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/ atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0
144. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0
145. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 3 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
146. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
147. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah 0
148. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 66,65 Ha Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
149. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 806 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
150. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh 0
151. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah rumah di kab/kota 262.629 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
152. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit PK RTLH 806 Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
153. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah rumah tidak layak huni 10.338 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
154. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah rumah yang tidak dihuni 2.626 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
155. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rasio rumah dan KK 1,50 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
156. Jumlah rumah pembangunan baru 0
157. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 372 perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
158. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 22.194 Unit Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
159. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 22.194 Unit Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
160. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site) 22.194 Unit Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
161. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 22.194 Unit Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
162. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 22.194 Unit Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
163. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah pengembang yang tersertifikasi 68 Pengembang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
164. Jumlah pengembang yang terregistrasi 0
165. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan 68 Pengembang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
166. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/ kota yang ditangani 80 Kasus Satuan Polisi Pamong Praja
167. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan 211 orang Satuan Polisi Pamong Praja
168. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 9 perda Satuan Polisi Pamong Praja
169. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 11 orang Satuan Polisi Pamong Praja
170. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 16 sop Satuan Polisi Pamong Praja
171. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tersedianya sarana prasarana minimal 51 buah Satuan Polisi Pamong Praja
172. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/ legal 0
173. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 0
174. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/ legal 0
175. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/ legal 0
176. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 0
177. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 0
178. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 0
179. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan 0
180. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 0
181. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 0
182. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 0
183. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana 0
184. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/ kota 2 dokumen Satuan Polisi Pamong Praja
185. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 0 buah Satuan Polisi Pamong Praja
186. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan 0 Personil Satuan Polisi Pamong Praja
187. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/ prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/ desa 0 buah Satuan Polisi Pamong Praja
188. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 43 buah Satuan Polisi Pamong Praja
189. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 64 Personil Satuan Polisi Pamong Praja
190. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran 85 Personil Satuan Polisi Pamong Praja
191. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran 0 Personil Satuan Polisi Pamong Praja
192. Sosial Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki 4 Layanan Dinas Sosial
193. Sosial Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 378.551 Orang Dinas Sosial
194. Sosial Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 2 Tim Dinas Sosial
195. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 108 Orang Dinas Sosial
196. Sosial Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 4 Buah Dinas Sosial
197. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 100 Orang Dinas Sosial
198. Sosial Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 4 Kamar Dinas Sosial
199. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 100 Orang Dinas Sosial
200. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 10 Orang Dinas Sosial
201. Sosial Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter 3 buah Dinas Sosial
202. Sosial Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia 100 Paket Dinas Sosial
203. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 100 Orang Dinas Sosial
204. Sosial Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah 0 - Dinas Sosial
205. Sosial Jumlah pekerja sosial professional dan/ atau TKS dan/ atau relawan sosial yang disediakan 30 Orang Dinas Sosial
206. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/ shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial 100 Orang Dinas Sosial
207. Sosial Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat 100 Orang Dinas Sosial
208. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan 10 Orang Dinas Sosial
209. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar 9 Orang Dinas Sosial
210. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga 100 Orang Dinas Sosial
211. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga 86 Orang Dinas Sosial
212. Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk 14 Orang Dinas Sosial
213. Sosial Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 200 Orang Dinas Sosial
214. Sosial Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 200 Orang Dinas Sosial
215. Sosial Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 4 Buah Dinas Sosial
216. Sosial Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 10 Orang Dinas Sosial
217. Sosial Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial 40 Orang Dinas Sosial
218. Sosial Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia 105 Orang Dinas Sosial